Arti pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi, 2006: vii-1).
Ada yang berpendapat bahwa kata “pengembangan” lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas.
Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2006: vii-1).
Sumitro (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu transformasi dalam arti perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Menurut penulis, pemahaman Sumitro ini terkait dengan pandangan Arthur Lewis (1954) tentang pentingnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri dalam upaya menuju pertumbuhan (dalam aspek ini pengertian pertumbuhan asosiatif dengan pembangunan) ekonomi.
Masalah Pembangunan Nasional dalam Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia
Berbagai masalah pembangunan
nasional di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat di
media-media nasional maupun internasional.
Disini kita akan membahas tentang masalah apa yang menyebabkan Pembangunan Nasional tidak berjalan secara
efektif dan efisien.
1. Ketimpangan
antar kawasan
Kesenjangan
antar yang semakin besar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
(Williamson) :
v Adanya migrasi tenaga kerja antar daerah yang bersifat tidak
selektif dan kurang`nya pengawasan tenaga kerja yang membanjir
v Adanya migrasi modal antar daerah yang kemudian menjadi daya
tarik bagi investor pada daerah lain
v Perbedaan pembangunan sarana publik yang lebih padat
sehingga memicu terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah
v Antar daerah kurang adanya keterkaitan yang menyebabkan
penyebaran proses pembangunan menjadi kurang merata.
2. Wilayah Perbatasan yang
Terpencil dan Kondisinya Masih Terbelakang
Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer memiliki wilayah
perbatasan dengan beberapa negara baik perbatasan darat maupun laut. Perbatasan
Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota.
Jika kita ketahui lebih jauh wilayah perbatasan Indonesia
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah
yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian,
pembangunan di beberapa wilayah perbatasan tersebut masih sangat jauh tertinggal
dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah
dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Perlu kita
sadari masih kurang mencukupi keberpihakan kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau
kecil. Lihat saja perbatasan Malaysia-Indonesia seperti Entikong, pembangunan
sarana dan prasarana untuk mensejahterakan penduduk di wilayah itu seakan
berjalan sendiri-sendiri. Efeknya kondisi penduduknya sangat memprihatinkan.
Bahkan entikong lebih bergantung pada Malaysia. Seakan-akan pemerintah kita
tidak berbuat apa-apa. Seharusnya pemerintah perlu melakukan proses
pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui
sektor-sektor unggulan daerah (misalnya potensi pariwisata).
3. Rendahnya kualitas sumber
daya manusia Indonesia
Tidak
dapat dipungkiri adanya sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus
obyek pembangunan. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu
kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM Indonesia dilihat
dari Indeks Pembangunan Manuasia (IPM), masih rendah jika dibandingkan dengan
negara-negara tetangga ASEAN. Rendahnya kualitas SDM Indonesia menyebabkan
rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan
tantangan besar yang harus dihadapi untuk kedepannya. Berbagai kebijakan telah
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan SDM Indonesia agar menjadi lebih.
Kriteria SDM yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya kesehatan serta
pendidikan setiap individu.
4. Korupsi terhadap anggaran
pembangunan
Anggaran
pembangunan yang tinggi akan rentan dikorupsi oleh pihak-pihak yang terkait.
Banyak masalah yang bergulir dari pengelolaan dan penggunaan anggaran
percepatan pembangunan yang seakan hilang tak ada informasi tak jelas kemana
peruntukan anggaran tersebut Praktek korupsi anggaran proyek pembangunan akan
berdampak buruk pada infrastruktur dan proses pembangunan dalam negeri. Tingkat
kebocoran anggaran dan dana pembangunan selalu terjadi peningkatan.
Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi masalah
pembangunan nasional
Dalam
upaya meningkatkan pembangunan nasional yang lebih baik, pemerintah, dan
anggota masyarakat tidak hanya tergantung kepada peranan kepada sector
swasta.peran pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang bersifat komplementer
·
Bidang pendidikan dan kesehatan,
yaitu dengan perluasan bidang pendidikan dan perbaikan makanan.
·
Fasilitas pelayanan umum, yaitu dengan
perluasan transportsi, komunikasi, tenaga listrik dan prasaran lainnya.
·
Bidang pertanian, yaitu dengan land
reform (redistribusi pemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien
dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum
seorang petani dala mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan
sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati).
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI DKI JAKARTA
Permasalahan
Sosial
Sebagaimana umumnya kota
metropolitan, kota yang berpenduduk diatas 10 juta, Jakarta memiliki masalah
Stress, Kriminalitas, dan Kemiskinan. Penyimpangan peruntukan lahan dan
privatisasi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah
tingkat stress Warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas, Menurunnya interaksi social
karena gaya hidup Individualistik juga menjadi penyebab stress. Tata ruang kota
yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang
mengundag tindak laku criminal. Penggusuran kampong miskin dan penggusuran
lahan usaha informal oleh pemerintah Dki
adalah penyebab aktif kemiskinan di Dki.
Permasalahan
Budaya
Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan
untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan
masyarakat di setiap jenjang pendidikan hingga SLTP, serta untuk meningkatkan
mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Disadari bahwa
meskipun upaya perbaikan pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun
mutu pendidikan selama ini masih belum memenuhi
harapan.
Dalam
pengembangan pendidikan di Propinsi DKI Jakarta, ada dua factor yang harus
dipertimbangkan, yaitu (1) faktor internal yang menyangkut efektivitas proses
belajar mengajar yang pada kenyataannya sangat tergantung pada sarana dan
prasarana belajar, kualitas dan kuantitas pengajar, metode mengajar dan
kurikulum, serta pengelolaan persekolahan, dan (2) faktor eksternal yaitu
menyangkut peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung
pembangunan pendidikan yang bermutu.
Pada saat ini dunia pendidikan di Propinsi DKI
Jakarta masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan, yaitu (1) masih rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas guru dan relevansi pendidikan dengan
dunia usaha, (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum
terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di
kalangan akademisi, serta (4) kelengkapan sarana prasarana pendidikan.
Permasalahan Ekonomi
Pembangunan kesehatan akhir-akhir ini telah menjadi focus perhatian baik
pemerintah daerah maupun masyarakat, karena terkait dengan kebutuhan dasar
manusia dan salah satu faktor bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia
yang tangguh dan berkualitas. Masalah kesehatan ini sangat menonjol terutama
pada golongan masyarakat miskin. Pendapatan dan kesejahteraan yang rendah
menyebabkan mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya pada pemenuhan
kebutuhan makanan daripada kesehatan.
Disamping itu, lingkungan perumahan yang tidak sehat,
sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan
masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit.
Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya perilaku serta pengetahuan
masyarakat mengenai kesehatan. Sementara itu ketidakmampuan mengkonsumsi makanan
yang bergizi dalam jumlah yang cukup, menyebabkan tingkat gizi pada masyarakat
juga masih rendah, sehingga upaya untuk memenuhi mutu gizi masyarakat masih
jauh dari harapan. Selanjutnya di bidang sarana dan prasarana kesehatan masih
perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang terkait dengan Puskesmas, agar pelayanan
kesehatan dapat menyebar secara merata pada seluruh lapisan masyarakat dengan
mutu yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas tenaga medik.
Permasalahan Politik
Berbicara tentang politik,
politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di suatu wilayah dan juga merumuskan serta melaksanakan segala
sesuatu demi kepentingan bersama. Masalah politik yang terjadi di Provinsi dki
Jakarta baru baru ini kita bisa lihat pemberitaan kenaikan harga BBm yang
dijadikan kampanye politik untuk mengundangnya aspirasi rakyat, masalah korupsi yang ada di dalam partai politik dan
pemerintah menutup-tutupi nya sehingga nasib rakyat di permainkan oleh partai
politik yang tak bisa mengatasinya.
Kebijakan yang telah di
lakukan oleh Pemerintah
Pengembangan Sarana dan
Prasarana perkotaan
Untuk
menghasilkan kinerja antara lain:
v
Penanganan
banjir, antara lain: tersedianya tahapan pembangunan insfrastruktur pengedalian
banjir untuk mengurangi banjir dan genangan di 26 titik rawan banjir di dki
Jakarta
v
Penanganan
jaringan jalan, antara lain: optimalisasi, perluasaan dan penambahan jaringan
jalan (termasuk jalan layang di Jakarta) terutama dalam rangka pengembangan
wilayah daerah
v
Sumber
air bersih, antara lain: beroperasinya sarana prasarana penyediaan air bersih
bagi masyarakat yang belum terjangkau pelayanan air bersih pipaan.
v
Tersedianya
fasilitas pejalan kaki dan pembuatan jalur bagi sepeda dengan jalur khusus dan
fasilitas kendaraan Roda Dua.
Pembangunan Perhubungan dan
Transportasi
Untuk
menghasilkan kinerja antara lain meningkatnya kapasitas pelayanan angkutan
umum, antara lain berfungsinya kelembagaan. Meningkatnya kualitas pelayanan
busway koridor 1 sampai dengan 8, restrukturisasi trayek angkutan umum dan
pengembangan system fendor, serta peningkatan kapasitas angkutan umum.
Meningkatkan Akses dan Mutu
Pelayanan Pendidikan
Untuk
mengatasi nya antara lain : tidak terjadinya putus sekolah bagi siswa
SD,SMP,SMA,SMK berkurangnya anak usia sekolah yang tidak bersekolah,
meningkatnya kompetensi guru dan kapasitas manajemen sekolah.
Pembangunan
Budaya Keragaman
Diprioritaskan
untuk mencapai kinerja antara lain :
v
Meningkatnya
peran Jakarta sebagai kota budaya, antara lain : beroperasinya kawasan Kota
Tua, Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai gedung pentas kelas
dunia, Perpustakaan Besar DKI Jakarta dan berfungsinya perkampungan budaya
betawi sebagai sentra budaya betawi.
v
Menumbuhkembangkan toleransi terhadap
perbedaan nilai kehidupan perkotaan yang multi kultural, antara lain melalui
fasilitas budaya lokal dalam kehidupan multikultur, fasilitas temu budaya
lokal/etnis deng
Permasalahan yang terjadi
di lingkungan sekitar
RT (rumah tetangga)
Permasalahan
nya:
Menumpuknya
sampah-sampah warga yang belum dapat diatasi dengan baik, kurangnya penjagaan
disetiap rumah warga, kurangnya
sosialisasi yang baik terhadap sesama rukun tetangga, kurang nya inforamasi
yang di berikan pemerintah melalui RT,RW,Kelurahan,Kecamatan , kurangnya
kerukunan dan kedamaian yang terjadi di masyarakat sekitar.
Mengatasinya:
Menghimpun
dana dari warga untuk membuat tempat pembuangan sampah agar tidak menimbulkan
penyakit yang tertular karena bakteri-bakteri yang terdapat pada sampah,
melakukan penghijauan di lingkungan warga untuk terciptanya keindahan dan
keasrian , sedap untuk di pandang, memupuk gotong royong atau kerja bakti
terhadap sesame warga rukun tetangga agar terciptanya lingkungan yang baik yang
bebas dari penyakit serta memperkuat rasa kebersamaan yang ada, dan menghindar peselisihan
yang akan terjadi, melakukan pengawasaan atau pos ronda secara begiliran untuk
menghindari tindak kejahatan dan keriminal yang tidak di inginkan.
RW
(Rukun Warga)
Permasalahan
nya:
Tidak
terkontrolnya pengawasaan terhadap warga pendatang baru yang pindah di
tempatnya sekitar, tidak adanya kesadaran warga jika ada pengunjung atau
bertamu ke rumah nya wajib lapor ke pihak RW, kurangnya informasi yang
diberikan oleh kecamatan sekitar untuk melakukan peninjauan terhadap warga
asing yang masuk ke daerahnya.
Mengatasinya:
Rukun
warga melakukan peninjauan ulang terhadap proses pelaporan 1x24 jam untuk warga
asing yang datang ke daerahnya, melakukan proses pelanggaran saksi apabila
pendatang baru tidak melaporkan bahwa dia akan pindah ke daerahnya, atau saksi
pemulangan pendatang baru ketempat asalnya.
Kelurahan
Permasalahan
nya:
Lambat
nya proses penanganan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurus
KTP, KK, surat keterangan, surat pindah dan lain nya, adanya campur tangan uang
yang di ikut sertakan dalam mempelancar proses transaksi tersebut. Kurang di
realisasikan kepada RT, RW sehingga warga tidak dapat mengetahui informasi
tentang perubahan segala kepengurusan.
Mengatasinya:
Adanya
tindak lanjut saksi yang diberikan kepada aparat-aparat yang bekerja di
kelurahan atas kecurangan dalam melayani warga masyarakat secara menyeluruh,
diberikan nya aspirasi masyarakat agar aparat bisa menjalankan tugasnya dengan
baik , menanamkan sikap kejujuran dalam bekerja secara ikhlas bukan uang diatas
namakan untuk bekerja
Kecamatan
Permasalah
nya:
Desentralisasi tidak berjalan dengan
baik dan benar, terbukti dengan masih banyaknya wewenang atau urusan yang sudah
diserahkan kepada daerah masih tetap ditangani oleh pusat, Meskipun dana
pembangunan dari pusat untuk daerah ada yang besifat block grant, namun
pada pelaksanaannya masih penuh dengan berbagai intervensi dari pusat yang
disalurkan melalui pedoman umum, juklak, juknis dan berbagai pengarahan
lainnya, Partisipasi masyarakat selaku
penerima manfaat dan penanggung resiko sangat lemah, walaupun secara legal
aspirasi masyarakat seharusnya dicerminkan atau disuarakan oleh wakil rakyat di
DPRD. Hasil-hasil dari berbagai forum koordinasi di daerah acapkali tidak
digubris oleh instansi pusat dengan berbagai alasan. Forum koordinasi hanya
merupakan ajang kenduri yang bersifat ritual setiap tahun. Forum koordinasi ala
P5D lebih banyak ke arah forum penyelarasan shopping list atau daftar
kemauan ketimbang proses perencanaan. Mengingat proses birokrasi yang ditempuh
cukup memakan waktu yang panjang, masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan
keinginannya akan terwujud.
Mengatasinya:
mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara
pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
