Penerapan Perpajakan Internsional

Perjanjian Perpajakan Internasional

Perjanjian Internasional

Pemajakan internasional tidak terlepas adanya suatu perjanjian bilateral antar dua negara guna menghindari pemajakan berganda yang dapat menghambat laju investasi dan perekonomian negara tersebut. Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, termasuk perpajakan, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas. Perjanjian internasional dilakukan dengan cara: penandatangan, pengesaha, pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik, cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:

a.       Ratifikasi

b.      Aksesi

c.       Penerimaan

d.      Penyetujuan

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila barkenaan dengan : masalah politik, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan/ atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk masalah tersebut, dilakukan dengan keputusan presiden (Keppres). Pembuatan perjanjian internasional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.       Perjanjian internasional harus berdasarkan kesepakatan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

b.      Perjanjian internasional harus berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan, saling menguntukan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

Tahapan Pembuatan perjanjian Internasional

Tahapan pembuatan perjanjian internasional, adalah sebagi berikut:

a.       Penjajakan

Pada tahap pertama, negara yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia mengutarakan keinginannya untuk mengadakan suatu perjanjian perpajakan dengan indonesia. Sebulam permohonan diajukan, didahului dengan pembicaraan atau penjajkan antara perwakilan negara asing bersangkutan di indonesia dengan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia ( departemen Luar negeri dan Departemen Keuangan). Dapat pula terjadi permohonan untuk mengadakan perjanjian perpajakan diajukan oleh pihak Indonesia, yaitu dalam hal justru Indonesia yang merasa kepentingan untuk mengadakan perjanjian perpajakan dengan negara asing yang bersangkutan. Dalam hal negara asing yang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia, permohonan resminya biasanya diajukan oleh duta besarnya masing-masing kepada Departemen Luar negeri Republik Indonesia. Departemen Luar Negeri republik Indonesia kemudian meneruskan permohonan tersebur kepada instansi terkait, yaitu departemen keuangan dan direktorat jendaral pajak sebagai instansi yang menangani masalah-masalah perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, direktorat jendral pajak akan memberikan jawabannya kepada departemen luar negeri. Departemen luar negeri kemudian meneruskan jawaban tersebut kepda pihak yang mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini, yang memberikan jawaban resminya adalah departemen luar negeri atas nama Indonesia. Jawaban dapat berisi persetujuan atas permohonan, dapat pula berisi penolakan kalau dipandang dari segi ekonomi, politik, maupun alasan-alasan lainnya, kurang dirasakan manfaat bagi Indonesia. Disamping itu, jawabannya dapat berisi pula penundaan, kalau kondisinya belum memungkinkan bagi indonesia untuk mengadakan perjanjian perpajakan dengan negara asing yang bersangkutan.

b.      Perundingan

Apabila permohonan yang diajukan untuk mengadakan perjanjian itu disetujui oleh pihak Indonesia, tahap selanjutnya yaitu melaksanakan saling surat menyurat antara kedua belah pihak langsung maupun melalaui saluran-saluran diplomatik untuk menentukan kapan perundingan pertama akan diadakan, dimana tempatnya dan merundingklan masalah-masalah protokoler lainnya. berdasarkan kebiasaan-kebiasaan protokoler yang berlaku antar bangsa, tempat perundingan biasanya diadakan secara bergantian di Indonesia dan di nergara asing yang mengadakan perjanjian dengan indonesia itu. dalam perundingan pertama, biasanya masing-masing delagasi mengajukan draft kerja konvensi perpajakan masing-masing sebagai bahan yang akan dibahas dalam perundingan. Istilah konvensi biasanya digunakan bagi perjanjian-perjanjian formal yang bersifat multilateral. Istilah ini juga meliputi bagian-bagian yang disetujui oleh lembaga-lembaga internasional seperti misalnya konvensi buruh internasionla. Namun pada naskah resmi perjanjian-perjanjian perpajakan yang diadakan oleh indonesia dipergunakan istilah agreement, walaupun perjanjian-perjanjian perpajakan yang bersangkutan tingkatannya merupakan suatu traktat, bukan agreement. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan perjanjian perpajakan di Indonesia memakai model indonesia yang merupakan campuran antara model konvensi perpajakan yang disusun oleh OECD dan united national model. Disamping itu, yang dijadikan acuan adalah naskah perjanjian-perjanjian perpajakan yang telah diadakan oleh masing-masing negara dengan negara lain.

c.       Penerimaan

Setelah beberapa kali pembahasan dan semua materi permasalahan telah dibahas dan disepakati, proses berikutnya adalah dilakukan pemanfaatan atas draft perjanjian perpajakan oleh masing-masing ketua delegasi. Draft perjanjian perpajakan yang telah diparaf tersebut kemudian oleh masing-masing delagasi perundingan disampaikan kepada masing-masing pemerintahnya untuk mendapatkan persetujuan. Di Indonesia, draft tersebut disampaikan ke Menteri keuangan, menteri luar negeri dan sekretariat negara, dengan dilampiri laporan singkat mengenai perkembangan yang terjadi dalam perundingan.

d.      Penandatanganan

Apabila draft perjanjian tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah masing-masing, tahapan proses berikutnya adalah penandatangan perjanjian oleh wakil-wakil dari masing-masing negara. Di Indonesia, yang berwenang untuk menandatangani suatu perjanjian perpajakan adalah menteri luar negeri. Dalam hal penandatangan suatu perjanjian perpajakan, wewenang ini bisa dilimpahkan ke pejabat terkait lain, misalnya menteri keuangan atau duta besar Indonesia yang bertugas di negara yang mengadakan perjanjian perpajakan dengan indonesia. Berakhirnya perjanjian internasional adalagh apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah dicapai, terdapat perubahan mendasar yang memperngaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satunya tihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, meuncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang atau terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pengertian hukum pajak internasional

Ottmar Buhler yang terjemakan oleh Agus Setiawan (2006) mendefinisikan, “Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antar bangsa (hukum internasional), sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas ialah kaedah-kaedah hukum antar bangsa ini ditambah peraturan nasional yang mempunyai objek hukum perselisihan, khususnya tentang perpajakan”. Menurut negara-negara anglo sakson, hukum pajak internasional dibagi sebagai berikut:

1.      National external tax low

Merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja di luar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing baik mengenai objeknya (sumber ada di luar negeri) maupun mengenai subjeknya (subjek yang ada diluar negeri).

2.      Foregin tax low

Adalah keseluruhan perundangan-perundangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada diseluruh dunia.

3.      Internasional tax low

Dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaedah pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara yang saling mempunyai kepentingan.

Sumber-sumber hukum pajak internasionalsumber-sumber hukum pajak internasional terlalu luas jika ingin dikaji, sehingga penelitian ini hanya mempersempit  yang berkaitan dengan negara indonesia sumber-sumber hukum tersebut antara lain:

a.       Kaedah hukum pajak nasional/unilateral yang mengandung unsur asing antara lain:

1.      Peraturan perpajakan nasional yang mengatur P3B tentang “pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

2.      Peraturan perpajakan nasional tentang: subjek pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap.

3.      Peraturan perpajakan nasional tentang: tidak termasukk subjek pajak.

4.      Peraturan perpajakan nasional tentang: hubungan istimewa, bilamana terdapat ketidakwajaran dalam perpajakan.

5.      Peraturan perpajakan nasional tentang: kredit pajak luar negeri.

6.      Peraturan perpajakan nasional tentang: pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari indonesia.

b.      Kaedah-kaedah yang berasal dari traktat:

1.      Perjanjian bilateral yang diwujudkan dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda.

2.      Perjanjian multilateral, perjanjian ini seperti konvensi wina.

c.       Keputusan hakim nasional atau komisi internasional tentang pajak-pajak internasional. hal ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan pajak yang menyangkut tentang perpajakn internasional, atau keputusan pengadilan internasional den haag yang memuat soal-soal perpajakan.

Perjanjian penghindaran pajak berganda

Pengertian perjanjian penghindaran pajak berganda

Pengertian perjanjian penghindaran pajak berganda dikemukakan sebagai perjanjian pajak antar kedua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Karena itu, perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna mengatur hak pemajakan agar tidak menghambat investasi antara kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda

Adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya pemajakan berganda.

Disampinh itu, P3B memiliki tujuan lainnya, yaitu:

a.       Mencegah timbulnya pengelakan pajak.

b.      Memberikan kepastian

c.       Pertukaran informasi

d.      Penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B

e.       Non diskriminasi

f.       Bantuan dalam penagihan pajak

Tujuan persetujuan penghindaran pajak berganda secara umum adalah sebagai berikut:

a.       Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha.

Dengan P3B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili. Laba usaha dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan.

b.      Peningkatan investasi modal diluar negeri

Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari penanaman saham, royalty dari pemilik hak cipta, jika dikenakan pemajakan  yang tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir ulang bahkan menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c.       Peningkatan sumber daya manusia

Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan karyawan di negara dimana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan , maka dipastikan dapat meningkatan kemampuan sumber daya mausia yang lebih memadai. Apabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang sedang melakukan pendidikan dan pelatihan.

d.      Exchange og information guna mencegah pengelakan pajak

Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antar kedua negara, maka penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di kedua negara menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin.

e.       Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara

P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan penduduk asing antat kedua negara dalam menjalankan usaha. Negara yang mengadakan tax treaty tidak boleh sewenang-wenang dalam hal pemajakannya.

Metode penghindaran pajak berganda

Untuk menghindari pemajakan ganda atas penghasilan dari beberapa negara, perlu diatur mengenai hak pemajakan di negara-negara tersebut berdasarkan azas pengenaan pajak. Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan ganda antara lain,:

a.       Metode pemajakan Unilateral

Metode ini mengatur bahwa negara republik indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarkat atau badan internasional, dan ditetapkan sepihak oleh negara indonesia, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan kedaulatan negara kita. Penrapan metode ini adalah dengan  diberlakukannya PPh pasal 26 UU PPh. Apabila tidak ada perjanjian tax treaty atau konvensi internasional, maka negara indonesia memiliki hak atau kewenangan internasional atau badan internasional yang memperoleh pendapatan dari negara indonesia. Seperti halnya pajak penduduk indonesia di negara lainnya, yang telah dikenakan pajak, atas pemajakan tersebut pajak yang telah dibayar dinegara lainnya dapat dijadikan penguran, guna menghindari pemajakan ganda, sebagaimana tertuang dalam pasal 24 UU PPh.

b.      Metode pemajakan bilateral

Metode ini dalam penghitungan pemajakannya harus mempertimbangkan perjanjian ke dua negara. Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Penerapan pajak ganda diberlakukan dengan mengurangi jumlah pajak terutang, misalnya untuk PPh pasal 23 atas deviden yang semula 15%, dapat dikurangkan menjadi 10% karena deviden tersebut tentu akan dikenakan pajak lagi di negara dimana mereka berkedudukan.

c.       Metode pemajakan Multilateral

Metode ini didasarkan pada konvensi yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh beberapa negara, misalnya konvensi wina. Penerapan metode ini adalah dengan diberlakukannya Pasal 3 UU PPh, dimana setiap kedutaan asing, organisasi internasional dibawah naungan PBB, dan penduduk asing yang bekerja di tempat tersebut, bukan subjek pajak di Indonesia, artinya pemajakan tetap berada di negara mana mereka berdomisili. Metode penting lainnya yang dipakai untuk menghindarkan pajak ganda internasional, berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Un model Commentary adalah sebagai berikut:

a.       Metode pembebasan. Pengecualian pajak

b.      Metode kredit pajak

c.       Metode lainnya.

A.    Metode pembebasan

1.      Pembebasan subjek pajak

Metode ini membebaskan perpajakan untuk penduduk atau badan asing yang berada di Indonesia, metode ini muncul dikarenakan adanya konvensi wina pada tanggal 18 april 1961 yang dihadiri 81 negara diantaranya indonesia, yang mengatur tentang kekebalan para diplomat terutama perpajakan wakil-wakil diplomatik. Undang-undang pajak penghasilan pasal 3 juga menegaskan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

a.       Badan perwakilan negara asing

b.      Pejabat-pejabat perwakilan diplomati, dan konsultasn atau pejabat-pejabat lain dinegara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan negara Indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik.

c.       Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat:

1.      Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2.      Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain pemberian kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d.      Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan meneteri keuangan dengan syarat bukan wargan negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Pembebasan objek pajak

Metode ini tidak menghitung kembali penghasilan dari luar negeri, termasuk kerugian atau perpajakannya dinegara domisili. Dengan demikian pengahasilan atau laba dari luar negeri dianggap terpisah dan tidak perlu dikenakan oajak lagi, seperti PPh Final.

3.    Pembebasan pajak

Pada dasarnya metode ini menghitung kembali jumlah penghasilan maupun kerugian dari luar negeri pajak yang dibebaskan sebanding dengan penghasilan luar negeri dibadning keseluruhan dikalikan pajak terutang atas keseluruhan. Bilamana dari luar negeri mengalami kerugian, maka kerugia tersebut tetap diperhitungkan, sehingga akan mengurangi pajak terutang dalam negeri, meskipun tidak ada pembebasan pajak, karena kerugian secara otomatis telah mengurangi pajak.

B.       Metode pengkreditan pajak

Metode ini pada prinsipnya menghitung kembali jumlah penghasilan dari luar negeri dan jumlah pajak terutang keseluruhan di negara domisili. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat mengurangkan pajak teruamg di negara domisili. Metode ini dibagi dalam tiga macam:

1.      Kredit penuh

Metode ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak domisili untuk mengkreditkan seluruh pajak yang dibayar diluar negeri, sehingga jika tarif pajak di luar negeri lebih besar dibandinghkan dengan tarif pajak di dalam negeri, dipastikan akan terjadi restitusi pajak. Dalam hal ini berarti negara domisili iktu membayar jumlah pajak yang terutang di luar negeri, sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 24 tentang Tax Credit.

2.      Kredit terbatas

Metode ini membatasi pajak yang dibayar diluar negeri, dapat dikreditkan atau dapat dijadikan sebagai pengurang PPh terutang dalam negeri sebatas pajak yang dibayr di dalam negeri atau paling tinggi adalag sebesar tarif pajak yang ada di dalam negeri.

3.      Kredit Fiktif

Metode ini dengan memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investor ke dalam negeri, namun untuk menghindari pemajakan di negara investor, maka dibuatlah kredit fiktif ini, sehingga pemajakan bebas untuk di negara lainnya dan negara domisili. Metode ini tidak digunakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Advianto, L.Y Hari sih. Transaksi Hubungan Istimewa. Majalah gagas pajak edisi 3 maret 2011.

Aprilina, Ria. 2011. Pengaruh penerapan sistem modernisasi adminitrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewan standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan no. 7 (revisi 2010). Jakarta: ikatan akuntan Indonesia, 2010.

Ervina. 2013. Analisa pengaruh penerapan tax treaty indonesia-hongkong terhadap investasi modal di indonesia.

Kristanto, Septian bayu. 2012. Transaksi hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Universitas kristen krida wancaa.

Kristanto, Septian bayu. 2012. Transaksi hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Universitas kristen krida wancaa.

Mangoting, Yenni. Tax Planning: Sebuah  Pengantar Sebagai Alternatif Meminamalkan Pajak. Jurnal akuntansi dan keuangan Universitas Petra.

Prijadi, Budi. 2004. Survei Transparansi Fiskal di beberapa daerah sebagai bahan laporan ke lembaga internasional.

Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi Praktik Penghindaran Pajak Penanaman modal asing. Jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, vol. 7, no. 1.

Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing

Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing

LATAR BELAKANG

            Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampit tidak ada. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multi nasional mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, transfer pricing menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen. Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan. Namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak yang lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat peluang ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus tax heaven county.

            Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan juga mempunyai aturan mengenai masalah transfer pricing, yaitu pasal 18. Aturan transfer pricing biassanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arms length. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 diatur di pasal 2 ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi kepemilikan atau penungasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnua sebanyak 25% 9dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan instimewa dikenal dengan istilah transfer pricing. Menurut Dirjen pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan dirjen pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 triliun rupiah akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal dirjen pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran bungan, rpyalti serta intragroup service, sehingga dirjen pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara tidak perlu menambah hutang lagi.

Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi transasional atau cross-border transaction. Arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja juga semakin mudah dan lancar antar negara. Belum lagi dengan kehadiran WTO (world Trade Organization) yang memfasilitasi perdangan internasional. dalm lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyadiaan pinjaman dan lain sebagainya. Dengan adanya usaha konglomerasi ini, kita mengenal berbagai nama grup perusahaan terkenalyang merambah dunia bisnis secara nasional, regional maupun internasional selanjutnya perusahaan-perusahaan ini membentuk holding company untuk mengkordinasikan bisnis mereka sendiri. Dalam menentukan harga , imbalan, dan lain sebagainya antar mereka biasanya menentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (transfer pricing) yang ditentukan oleh holding company yang dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. Praktik transfer pricing ini dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktek transfer pricing juga dipakai untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Transfer pricing ini telah menuai banyak sekali masalah di berbagai negara kerena dalam praktiknya mereka menggunakan hal-hal yang sangat bertentangan denga aturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba memaparkan aspek penetapan harga transfer ditinjau dari sudut akuntansi maupun perpajakan serta probelematika praktik penghindaran pajak maupun kecurangan-kecurangan yang marak menjadi akibat praktik transfer pricing yang tidak wajar.

Kajian Teori

Definisi transfer pricing

            Menurut Simamora transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang idpakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Transfer pricing juga disebit dengan intracompany pricing. Intercorporatepricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari  harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. “..In a multinational enterprise (MNE) many transaction normaly take place between members of the group. The price charged  for such transfer do not necessarily represent a result of the free play of market  forces, but may, for a number of reasons and because the MNE is in a position toadopt whatever piciple is convenient to its as a group (OECD)”. Jerry M. Rosenburg dalam Santoso (2004:126) mengungkapkan bahwa “transfer pricing is the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm transfer  pricing “ atau harga transfer adalah harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama.

 Garrison, Noreen and Brewer (2007) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang dibebankan jika satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama. Ditinjau dari aspek perpajakan, Susan M. Lyons mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (International Tax Glossary, Amsterdam,1996). Pengertian lain dari transfer pricing menurut Suryana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan  menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (multinational enterprise). Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu. Dr. Gunadi transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehibungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan isitimewa dan suatu rekayasaa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Dirjen pajak penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afisiliasi).  Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalm mengambil keputusan.

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihal-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Metode harga transfer pricing:

a.       Dari segi ekonomi

Prinsip dasar dari tansfer pricing adalah memaksimalkan laba perusahaan. Perusahaan harus secara berkala menjual produk sampai dengan titik dimana tambahan biaya kerana adanya tambaha unit yang diproduksi dan dijual ;ebih rendah dibandingkan dengan pengahsilan yang diperoleh dari penjualan unti tersebut. Dalam hal penentuan harga untuk perusahaan yang terintergrasi, harga harus dicantumkan berdasarkan marginal cost pridusen.

b.      Dari segi manajemen

Robert dan Govindarajan mendefinisikan bahwa “the term of transfer pricing is a value placed on a transfer of goods and services beetween in transaction in which at least one of the two partiesin solved is a profit center.” Sehingga transfer pricing lebih ditujukan untuk mengukur kinerja divisi, laba perusahaan secara keseluruhan, dan otonomi divisi menilai motivasi dan performance setiap divisi / unit bersangkutan dalam hal mencapai tujuan usaha.

Tujuan Penetapan harga Transfer.

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barangdan jasa satu sama lain (Simamora, 1999). Selain itu transfer pricing terkadang digunakan untukmengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menujukeputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008) penetapan harga transfer (transfer pricing)seharusnya membantu mencapai strategi dan tujuan perusahaan dan sesuai dengan struktur organisasi

perusahaan. Secara khusus, transfer pricing seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak usaha manajemen puncak. Subunit yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk menurunkan biaya mereka; subunit yang membeli produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Transfer Pricing seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi yang tinggi, harga transfer seharusnya mendukung tingkat otonomi subunit yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti manajer subunit yang ingin memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari perusahaan (atas dasar harga transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Menurut Suryana (2012), tujuan dilakukannya transfer pricing, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua ,menggelembungkan profit untuk memoles (window-dressing)  laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktik transfer pricing perusahaan asing di Indonesia.

 Metode Penentuan Transfer Pricing

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan organisasi kerjasama ekonomi negara-negara maju yang dibentuk tahun 1961. Tujuan didirikannya OECD adalah 1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan standar hidup yang berkelanjutan, 2. Perluasaaan ekonomi yang sehat, 3. Kontribusi perluasan perdagangan dunia sevara multilateral berdasarkan non0diskriminasi dari semua anggota. Bidang yang menangani perpajakan dalam OECD dilakukan oleh Committe on Fiscal Affairs (CFA) . terkait dengan transfer pricing CFA melaluo sub group nya yaitu working party no. 6 menerbitkan OECD transfer pricing guidelines OECD transfer pricing Guidelines berguna sebagi panduan bagi perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam masalah transfer pricing. Guidelines ini dibuat untuk membantu otoritas pajak maupun perusahaan multinasional dalam memberikan panduan tentang cara penyelesaian perselisihan transfer pricing yang saling menguntungkan antara masing-masing otoritas pajak, dan antara otoritas oajak dengan perusahaan multinasional. Bebrapa ketentuan umum dalam pendoman (OECD) antara lain 1. Menerapkan arms-length principle dengan prefensi pada metode transaksi tradisional, 2. Penerapan tingkat komparabilitais yang menekankan fungsi, risiko yang disandang dan aset dimanfaatkan, 3. Pengenalan metode laba yang disebut transactinal net margin method (TNMM) dan, 4. Memahami pentingnya dokumentasi atau transfer pricing dan peranan pinalti dalam meningkatkan kapetuhan.

Metode dalam penentuan transfer pricing antara lain:

1.      Metode tradisonal

a.       Comparable Uncontrolled Price Method (CUPM) Metode perbandingan  harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price) atau disingkat CUPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Kondisi yang tepat untuk menggunakan CUPM ini adalah  :

• Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau

• Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

b.      Cost-Plus Method (CPM)

Harga pasar wajar ditentukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kondisi yang tepat untuk menggunakan CPM adalah:

• Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

• Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

• Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

Apabila tak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CPM tidak dapat digunakan dan Wajib Pajak harus menggunakan metode lainnya yang sesuai. 

c.       Resale Price Method (RPM)

Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah :

• Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang/jasa yang diperjualbelikan berbeda dan

• Pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

2. Metode Transactional Profit:

a. Profit Split 

• Metode ini digunakan apabila data pembanding tidak cukup lengkap.

• Laba dari transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat diketahui dengan cara melakukan analisis fungsi atas kegiatan usaha yang dilakukannya.

b. Transactional Net Margin Method (TNMM)

• Metode ini juga digunakan apabila data pembanding tidak cukup lengkap.

• Membandingkan laba bersih dengan Harga Pokok Penjualan (HPP), Penjualan atau aktiva yang dipergunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut, setelah itu laba bersih atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

3. Metode Lainnya:

OECD Guidelines tidak memperkenankan metode lainnya untuk menentukan harga pasar wajar karena metode ini tidak mencerminkan harga pasar wajar yang sesungguhnya. Metode ini terdiri dari global split method dan juga formulary apportionment method. Dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya. maksud diadakannya ketentuan ini adalah mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan terjadai penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian. Direktur jendral pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya yang sesuai dengan keadaan seandainya di antra para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit Split Method) dan metode laba bersih transaksional.

PEMBAHASAN

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Bagi perusahaan berskala global (multinational corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas (Santoso, 2004).

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota korporasi tersebut dikenal dengan sebut Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antaranggota dikenal dengan sebutan transfer pricing (harga transfer). Di Indonesia, transaksi antaranggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing, terutama oleh wajib pajak penanaman modal asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap (BUT). Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan internal yang cukup substansial dengan induk perusahaan atau afiliasinya di negara manca. Perusahaan di Indonesia terutama dimanfaatkan sebagai manufaktur barang madya (intermediate goods) atau bahan mentah (raw materials) mereka. Produk hasil pabrik Indonesia tersebut dipasarkan ke pasar lokal atau diekspor ke Negara ketiga, demikian pernyataan Gunadi dalam Santoso (2004).

Ditinjau dari perspektif perpajakan internasional, suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global mereka dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak (anti tax avoidance) atau mengaturnya tetapi tidak memadai, sehingga menimbulkan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Clausing dalam Darussalam dan Septriadi (2005) perusahaan multinasional mempunyai peran yang sangat besar dalam perdagangan internasional. Diperkirakan dua per tiga perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (dalam satu grup). Oleh karena berhubungan dengan jumlah ekspor dan impor barang dalam jumlah yang besar yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang terutang, tentu saja transaksi tersebut dapat menimbulkan konflik antara pihak fiskus dan Wajib Pajak.

Pengertian penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (legal) sedangkan penyelundupan pajak (tax evasion) diartikan sebagai kegiatan meminimalkan beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan (ilegal). Timbul pertanyaan, apakah penghindaran pajak dapat selalu dikatakan legal. Menurut Roy Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2005), di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Dengan kata lain, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal ataupun ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (bonafide  business purpose). Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak (Brian J. Arnold dan Michael J. Mc Intyre dalam Darussalam dan Septriadi, 2005).

Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan transfer pricing dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke enduser (Suryana, 2012).  Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara (a) transfer pricing, (b) thin capitalization (c) treaty shopping, dan (d) controlled foreign corporation (CFC). Transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Thin capitalization dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di negara lain, di mana perusahaan induk lebih suka memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan cara pemberian pinjaman daripada dalam bentuk setoran modal. Alasannya, biaya bunga (biaya yang timbul atas pinjaman) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan. Sedangkan dividen (biaya yang berkaitan dengan modal) tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Treaty shopping dilakukan  dengan cara memanfaatkan fasilitas tax treaty suatu negara oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas treaty tersebut, sedangkan controlled foreign corporation dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber di luar negeri (biasanya di negara tax haven) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. 

Ketentuan anti penghindaran pajak di Negara Indonesia, diatur dalam Pasal 18 UndangUndang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), akan tetapi tidak diatur secara ketat seperti yang diterapkan di banyak negara.Sebagai contoh, dalam ketentuan perpajakan Indonesia tidak ada pembatasan perbandingan antara modal dan utang (Debt Equity Ratio) untuk mencegah pembebanan biaya bunga yang tidak wajar, dan juga belum ada prosedur rinci tentang Advance Pricing Agreement (APA) yang bisa diterima oleh pihak fiskus maupun Wajib Pajak sebagai jalan tengah untuk memecahkan kebuntuan pemeriksaan transaksi transfer pricing yang begitu rumit dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena ketiadaan sebagian aturan tentang anti penghindaran pajak dalam ketentuan perpajakan Indonesia, tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaanperusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak mereka (Darussalam dan Septriadi, 2005).

Skema transfer pricing yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Untuk mencegah adanya pengalihan atas laba adalah dengan berbagai macam cara antara lain:

1.      Otoritas pajak di berbagai Negara membuat aturan transfer pricing yang ketat seperti penerapan  hukuman atau sanksi.

2.       Persyaratan dokumen yang lengkap.

3.      Pemeriksaan pajak terhadap perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing.

Mengenai ketentuan transfer pricing, harus ditentukan Negara mana yang berhak memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya lebih dari satu Negara. Untuk perusahaan yang berorientasi pada laba, maka perusahaan multinasional akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance) di negara-negara yang tidak mengatur secara ketat tentang ketentuan anti penghindaran pajak. Di Indonesia, untuk menangkal skema transfer pricing, maka sudah dibuat unit khusus (setingkat seksi) dalam jajaran Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yaitu Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Seksi Transfer Pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing harus ada kepastian hukum bagi Wajib Pajak, agar tidak ada pemeriksaan yang dilakukan di luar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat. Kedua  hal prinsipil tersebut adalah: (1) afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan (2) kewajaran atau arm’s length principle (Harimurti, 2007).

1)      Afiliasi atau Hubungan Istimewa

Dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

1.      Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua  puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

2.      Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

3.      Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau

4.      ke samping satu derajat.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakan bahwa hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

a.       Kepemilikan atau penyertaan modal; atau

b.      Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula  terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

            Penggunaan kata “hubungan istimewa” dalam akuntansi sudah tidak digunakan lagi tetapi menggunakan istilah “berelasi” merujuk pada istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata “related party”. Pihak-pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK 7. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika (paragraf 9):

·         Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subdiaries, dan fellow subsidiaries).

·         Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi);

·         Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama);

·         Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;

·         Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, venture bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya; dan

·         Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahan pelapor.   Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal, mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak istimewa. Contohnya adalah anak perusahaan yang menjual dengan harga jual normal kepada induknya. Mengingat dampak dari hubungan istimewa dengan suatu pihak, PSAK 7 mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu dari pihak-pihak berelasi (Juan dan Wahyuni, 2012:535).

2)        Kewajaran (Arm’s Length Principle)

Berkaitan dengan masalah kewajaran, menurut PSAK No. 17, menyatakan bahwa pengakuan  akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen (arm’s length price). Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat  keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan menurut UU PPh, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Menurut arm’s length principle, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati sebagaimana transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. Apabila terjadi transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi dari transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi dari transaksi tersebut haruslah sama dengan transaksi antara pihak yang independen, sehingga ketidaksesuaian, dapat menyebabkan  dilakukannya koreksi oleh pihak otoritas fiskal.

Dalam Pasal 18 ayat (3a)  UU PPh dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Maksud dari pernyataan dalam pasal 18 ayat (3a) ini mengenai kewenangan Dirjen Pajak untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berbicara tentang kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan.

 Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu

kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (non arm's length price), maka Dirjen Pajak menetapkan pedoman penentuan harga transfer di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Aturan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principles) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak berelasi /related parties (Suryana, 2012). Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa terdapat 2 pihak yang harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Pertama, pedoman transfer pricing ini berlaku untuk penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di luar Indonesia (Cross-border Transfer Pricing). Cross-border transfer pricing inilah yang sebenarnya yang menjadi alasan utama mengapa perlu ada pedoman transfer pricing. Perbedaan tarif pajak  Indonesia dengan negara lain dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan cara mengatur harga transfer untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, pedoman transfer pricing bisa juga diterapkan untuk transaksi antara wajib pajak yang berhubungan istimewa di Indonesia yang dapat memanfaatkan perbedaan tariff karena:

1.      Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

2.      Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau

3.      Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Menurut pernyataan Suryana (2012), untuk mengurangi praktik transfer pricing perlu dikaji beberapa hal: Pertama mengaktifkan peran akuntan publik. Ketentuan paragraf 9 huruf d Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) No. 34 mengatur peranan auditor untuk menguji kewajaran perhitungan jumlah related parties transaction yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Kedua, memperluas kriteria transfer pricing tidak hanya related parties, tetapi melebar ke semua transaksi yang diindikasikan di bawah harga pasar wajar, termasuk dengan perusahaan non afiliasi. Ketiga, menggunakan data pembanding eksternal dari pelaporan DHE (Devisa Hasil Ekspor) untuk mendeteksi aliran dana dan underlying transaksi ekspor. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/20/PBI/2011, seluruh penerimaan DHE harus melalui Bank Devisa, dimana eksportir wajib menyampaikan informasi tentang DHE meliputi informasi tanggal PEB, kode kantor Bea Cukai,  nomor pendaftaran PEB, dan NPWP eksportir. Keempat, mengumumkan ke publik tentang proses banding oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing, sebagai bentuk tekanan moral. Perlu dicermati, pada pasal 50 ayat (1) UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa pengadilan pajak terbuka bagi publik. Dengan Pemerintah mengumumkan jalannya peradilan pajak, akan membuka mata publik bahwa perusahaan-perusahaan terkenal tersebut ternyata melakukankecurangan untuk menghindari pajak. Kelima, perlu ada data center, seperti Indonesian Coal Index, yang meng-update harga terbaru komoditas tambang. Harga terbaru komoditas diperlukan untuk assesment kewajaran omset penjualan pada SPT tahunan perusahaan pertambangan. Keenam, pembentukan single document window (SDW) antar negara yang telah menerapkan tax treaty, dan forum multilateral, seperti APEC. Model SDW efektif untuk mengawasi harga pengiriman barang antar negara produsen dan konsumen. Dengan model SDW, penerbitan invoice oleh perusahaan perantara abal-abal di tax haven country akan terkena pajak, sehingga modus transfer pricing tidak efisien untuk perusahaan tersebut.

Daftar Pustaka

Aprilina, Ria. 2011. Pengaruh penerapan sistem modernisasi adminitrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Garrison, Noreen dan Brewer. 2007. Akuntansi Manajerial. Penerbit salemba Empat.

Gunadi. 1994. Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak. Bena rena pariwara, Jakarta.

Gusnadi. 2009. Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. Jurnal Pekbis, Vol. 1, No. 1, Maret 2009.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2011. Susunan Dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Direktorat penyuluhan pelayanan dan humas,

Lingga, ita salsalina. 2013. Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Universitas Kristen Maranatha.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Simamora, henry 1999. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak Penghasilan.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.